Di Tengah Krisis Timur Tengah, Pemerintah Bahas Rencana Potong Gaji Menteri dan DPR

Jakarta (Faktacepat.id) – Pemerintah tengah menyusun kajian komprehensif terkait rencana pengurangan gaji menteri dan anggota DPR sebagai bagian dari strategi efisiensi anggaran negara.

Langkah tersebut muncul di tengah meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang turut memberi dampak pada sektor energi serta perekonomian global.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa kajian tersebut masih dalam tahap pendalaman dan belum difinalisasi. Hal itu ia sampaikan saat berada di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (17/3).

Di sisi lain, pemerintah memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) nasional masih aman. Namun demikian, situasi global saat ini dinilai perlu dimanfaatkan sebagai momentum untuk mendorong efisiensi, khususnya dalam penggunaan energi.

Beberapa langkah penghematan mulai dipertimbangkan, seperti menekan konsumsi BBM, meningkatkan penggunaan transportasi publik, hingga membatasi pemakaian kendaraan dinas di lingkungan pemerintah.

Ketegangan di Timur Tengah sendiri meningkat pasca eskalasi konflik yang melibatkan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran. Dampaknya, jalur vital energi global di Selat Hormuz sempat terganggu, sehingga memicu kenaikan harga minyak mentah dunia.

Kondisi ini mendorong sejumlah negara mengambil kebijakan penghematan energi. Filipina, misalnya, menerapkan pengurangan hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga mempertimbangkan langkah serupa sebagai bagian dari upaya efisiensi nasional.

Selain penghematan energi, opsi pemangkasan gaji pejabat negara, termasuk anggota kabinet dan DPR, juga masuk dalam pembahasan pemerintah.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, menyatakan dukungannya terhadap wacana tersebut. Ia menilai kondisi saat ini menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh.

Menurutnya, efisiensi tidak hanya terbatas pada pengurangan gaji, tetapi juga harus mencakup peninjauan ulang berbagai program pemerintah yang dibiayai oleh APBN, agar penggunaannya lebih efektif dan tepat sasaran.

Penulis : YZA

Editor : INR

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *