Faktacepat.id – Pelalawan, Pemerintah Kabupaten Siak mengeluarkan instruksi terkait kewajiban melampirkan bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam berbagai layanan administrasi pemerintahan.
Instruksi tersebut tertuang dalam Instruksi Bupati Siak Nomor 900.1.13.1/Bapenda/2026/212 yang bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah.
Dalam instruksi itu, Bupati Siak meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah, dan penghulu di seluruh wilayah Kabupaten Siak untuk memastikan penerapan kebijakan tersebut di lingkungan kerja masing-masing.
Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap orang pribadi atau badan yang memiliki, menguasai, atau memanfaatkan bumi dan bangunan yang terdaftar sebagai objek pajak di Kabupaten Siak diwajibkan melunasi PBB-P2 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor juga diingatkan untuk melunasi PKB sebelum jatuh tempo.
Instruksi ini juga menegaskan bahwa berbagai urusan pelayanan administrasi pemerintah daerah, khususnya yang berkaitan dengan bidang pertanahan, hanya dapat diproses apabila pemohon telah melampirkan bukti pelunasan PBB-P2 sesuai objek pajak yang dimiliki.
Tak hanya masyarakat, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak juga diminta segera menunaikan kewajiban membayar PBB-P2 dan PKB yang menjadi tanggungannya.
Kebijakan ini diterapkan sebagai tindak lanjut dari regulasi nasional mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta aturan tentang pajak dan retribusi daerah, sekaligus sebagai upaya memperkuat sumber pendapatan daerah guna mendukung pembangunan di Kabupaten Siak.
Penulis : YZA
Editor : INR
