Jakarta, Faktacepat.id – Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu) dengan agenda utama membahas dinamika serta implikasi keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Rakor tersebut dilaksanakan pada Kamis, 9 Februari 2026, bertempat di Ruang KK II, Kompleks DPR/MPR/DPD RI, Senayan, Jakarta. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Syahrul Aidi Maazat, dan dihadiri oleh seluruh anggota BKSAP dari berbagai fraksi DPR RI. Sementara dari Kemenlu hadir Wakil Menteri Luar Negeri, Sekretaris Jenderal Kemenlu, serta pejabat teras lainnya.
Ketua BKSAP DPR RI menegaskan bahwa setiap partisipasi Indonesia dalam forum internasional harus berlandaskan pada prinsip konstitusional dan politik luar negeri bebas aktif.
“Kehadiran Indonesia dalam berbagai forum internasional, termasuk BoP, harus dipastikan tetap konsisten dengan mandat konstitusi serta keberpihakan kami terhadap kemerdekaan Palestina. Diplomasi kita tidak boleh kehilangan arah moralnya,” ujarnya, Syahrul Aidi Maazat, yang juga merupakan anggota Komisi I dari Fraksi PKS DPR RI.
Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri, Arrmanatha C. Nasir, memaparkan berbagai pencapaian diplomasi Indonesia sepanjang tahun 2025, termasuk penguatan posisi Indonesia di forum-forum multilateral serta proyeksi kebijakan dan agenda diplomasi untuk tahun 2026. Penekanan khusus diberikan pada diplomasi perdamaian, perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, serta peran aktif Indonesia dalam isu-isu global yang strategis.
Pada sesi tanya jawab, muncul pertanyaan terkait keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP). Menanggapi hal tersebut, Kemlu menjelaskan bahwa keanggotaan Indonesia dalam BoP tidak lantas dapat ditafsirkan sebagai pengakuan terhadap praktik penjajahan Israel. Sebaliknya, keterlibatan ini diposisikan sebagai bagian dari upaya diplomatik Indonesia untuk tetap hadir dalam proses internasional yang bertujuan mendukung kemerdekaan dan keadilan bagi rakyat Palestina.
Lebih lanjut, Rakor ini juga membahas komitmen memperkuat sinergi antara BKSAP DPR RI dan Kemlu ke depan. Penguatan sinergi tersebut mencakup: pertama, penyelarasan agenda dan prioritas diplomasi antara pemerintah dan parlemen; kedua, koordinasi serta pertukaran informasi secara berkala pada isu-isu strategis; dan ketiga, dukungan terhadap pengembangan jejaring serta kemitraan antarparlemen guna mengokohkan posisi Indonesia di kancah global.
Melalui mekanisme koordinasi yang lebih intensif ini, diharapkan diplomasi pemerintah dan diplomasi parlemen dapat berjalan beriringan dan saling menguatkan dalam memperjuangkan kepentingan nasional serta kontribusi Indonesia bagi perdamaian dunia.
Penulis: THD
Editor: INR
