Ahli Energi Perkirakan Harga Pertalite Bisa Tembus Rp11.500 untuk Tekan Defisit APBN -

JAKARTA Faktacepat.id – Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, memperkirakan harga Pertalite berpotensi mengalami penyesuaian hingga sekitar Rp11.500 per liter dari posisi saat ini Rp10.000 per liter.

Dikutip dari iNews.id Menurut Fabby, opsi kenaikan tersebut dipertimbangkan sebagai langkah untuk mengurangi tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama akibat lonjakan harga minyak mentah dunia.

Ia menjelaskan, tanpa penyesuaian harga, beban kompensasi energi yang harus ditanggung pemerintah akan terus meningkat dan berisiko membebani kondisi fiskal.

“Perhitungan saya, agar kompensasi tidak terlalu besar dan masih dalam kemampuan APBN, kenaikan sekitar 10 hingga 15 persen menjadi salah satu opsi,” ujarnya, Kamis (26/3/2026).

Fabby menambahkan, setiap kenaikan harga minyak mentah global sebesar 1 dolar AS di atas asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN dapat menambah beban negara hingga sekitar Rp6,5 triliun sampai Rp6,8 triliun per tahun.

Jika tren kenaikan harga minyak berlanjut, maka tekanan terhadap keuangan negara akan semakin besar dan ruang fiskal pemerintah menjadi lebih terbatas. Dalam kondisi tersebut, pemerintah dihadapkan pada pilihan antara menambah utang atau menyesuaikan harga bahan bakar.

Ia menekankan, Pertalite merupakan jenis BBM yang harganya ditetapkan pemerintah. Selisih antara harga jual dan harga keekonomian ditutup melalui mekanisme kompensasi kepada PT Pertamina (Persero). Ketika harga minyak dunia naik, nilai kompensasi tersebut otomatis ikut meningkat.

Selain untuk menjaga kesehatan fiskal, penyesuaian harga juga dinilai dapat mendorong konsumsi BBM yang lebih efisien dan tepat sasaran.

Meski demikian, Fabby mengingatkan pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi jika kebijakan kenaikan harga diterapkan, terutama untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah dari dampak penurunan daya beli.

“Penyesuaian harga bisa saja dilakukan, tetapi harus disertai dengan perlindungan sosial yang tepat agar kelompok rentan tetap terjaga,” tutupnya.