Oleh : Munawir Matterang
JAKARTA, FAKTACEPAT.ID — Munawir Mattareng menyampaikan apresiasi positif atas disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang oleh DPR RI. Pengesahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (19/11/2026) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, setelah seluruh fraksi menyepakati RUU tersebut untuk disahkan menjadi UU.

​Menurut Munawir, pengesahan UU Perampasan Aset merupakan langkah maju yang sudah lama ditunggu publik dalam pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi di Indonesia.
​”Saya mengapresiasi setinggi-tingginya disahkannya UU Perampasan Aset. Ini bukti negara serius mengejar hasil kejahatan, bukan hanya menghukum pelakunya. Aset hasil korupsi harus kembali untuk kepentingan rakyat,” ujar Munawir.
​Munawir menilai, regulasi ini akan memperkuat upaya pemulihan kerugian negara, mempersempit ruang bagi pelaku untuk menikmati hasil kejahatan, serta memberi efek jera yang lebih nyata.
​Meski demikian, ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan UU tersebut secara profesional, transparan, dan akuntabel agar tidak disalahgunakan, sekaligus tetap menjunjung tinggi asas due process of law dan perlindungan hak-hak warga negara yang beritikad baik.
​”Tantangan berikutnya adalah implementasi. Penegak hukum harus bekerja profesional, transparan, dan tidak tebang pilih. UU yang baik harus dijalankan dengan cara yang baik pula,” tambahnya.
​Munawir berharap kehadiran UU Perampasan Aset dapat menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Editor : INR






























