Pelalawan, Faktacepat.id — Anggota DPRD Provinsi Riau, H. Abdullah, M.Pd., secara resmi mendatangi Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Provinsi Riau di Jalan Hang Tuah No. 34, Pekanbaru, pada Senin (16/11/2026). Kedatangan tersebut dilakukan guna melaporkan dugaan maladministrasi dan kelalaian dalam penyelenggaraan pelayanan publik terkait kemacetan parah akibat sistem buka-tutup proyek jalan di Jalan Lintas Timur (Jalintim) KM 74 sampai dengan KM 84, Kabupaten Pelalawan.
Laporan ini dilayangkan menyusul keluhan masif dari masyarakat yang kendaraannya terjebak macet berjam-jam sejak Sabtu (14/11/2026) hingga Minggu (15/11/2026). Minimnya petugas di lapangan, tidak berjalannya sistem rekayasa lalu lintas buka-tutup secara efektif, serta kurangnya rambu peringatan menjadi sorotan utama dalam aduan tersebut.

Kedatangan H. Abdullah di kantor Ombudsman Riau disambut langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau, Bambang Pratama. Pihak Ombudsman menyatakan siap menindaklanjuti laporan tersebut dengan segera berkoordinasi bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Riau serta instansi terkait demi mengurai kemacetan dan mengevaluasi tata kelola proyek di lapangan.
Dalam keterangannya usai menyampaikan laporan, H. Abdullah menegaskan bahwa Jalan Lintas Timur merupakan urat nadi perekonomian yang tidak boleh diabaikan pengelolaannya.
> “Kami hadir hari ini di Kantor Ombudsman Riau untuk membawa keresahan masyarakat yang sudah berjam-jam bahkan berhari-hari terjebak macet total di Jalan Lintas Timur KM 89, Pelalawan. Ini bukan sekadar hambatan lalu lintas biasa, tetapi sudah menyangkut dugaan maladministrasi dan kelalaian pihak penyelenggara proyek dalam mengatur manajemen rekayasa lalu lintas. Kami mendesak agar BPJN Riau dan kontraktor pelaksana bertanggung jawab penuh, dan kami mengapresiasi Kepala Ombudsman Riau beserta jajaran yang langsung menyambut baik serta berkomitmen menindaklanjuti laporan ini demi kepentingan masyarakat luas,” ujar H. Abdullah.
>
Kemacetan panjang di ruas Jalan Simpang Lago – Sorek I ini tidak hanya menghambat mobilitas warga antar-kabupaten dan provinsi, tetapi juga memicu kerugian ekonomi yang signifikan akibat terhambatnya distribusi logistik barang serta pemborosan bahan bakar para pengguna jalan.
Dengan langkah tegas yang diambil oleh DPRD Riau bersama Ombudsman RI Perwakilan Riau ini, masyarakat berharap arus lalu lintas di Jalintim Pelalawan dapat segera normal kembali dan pengawasan terhadap proyek infrastruktur ke depannya bisa jauh lebih ketat.
Penulis: YKZ
Editor: INR




















