Tanjungpinang, faktacepat.id – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Riau dan Kepulauan Riau terus memperkuat fondasi tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) melalui kolaborasi lintas sektoral bersama institusi penegak hukum. Komitmen strategis tersebut diwujudkan lewat kunjungan silaturahmi General Manager PLN UID Riau dan Kepulauan Riau, Sugeng Hidayat, kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepulauan Riau, Dr. Transiswara Adhi, S.H., M.Hum., di Kantor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Tanjungpinang, Kamis (5/11/2026).
Dalam kunjungan kerja tersebut, Sugeng Hidayat turut didampingi oleh jajaran manajemen operasional di wilayah Kepulauan Riau, yakni Manajer PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Tanjungpinang, Rully Agus Widanarto, serta Manajer PLN Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Kepulauan Riau, Sudarmadi.
Pertemuan yang berlangsung hangat dan konstruktif ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kelembagaan yang telah terjalin baik selama ini. Selain sebagai ajang silaturahmi pimpinan, diskusi antara kedua belah pihak juga difokuskan pada penyelarasan langkah dalam hal kepatuhan terhadap regulasi, pemetaan serta mitigasi risiko bisnis, hingga optimalisasi penerapan prinsip-prinsip GCG di setiap lini operasional kelistrikan.
General Manager PLN UID Riau dan Kepri, Sugeng Hidayat, menyampaikan bahwa sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengemban mandat vital dalam menyediakan infrastruktur energi bagi masyarakat, PLN tidak dapat berjalan sendiri. Dukungan, masukan, serta pendampingan dari institusi penegak hukum seperti Kejaksaan Tinggi merupakan elemen krusial guna memastikan setiap langkah strategis dan operasional perusahaan selalu berada di koridor hukum yang tepat.
“Melalui koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, kami berharap dapat terus memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum, serta memastikan seluruh kegiatan operasional PLN berjalan secara profesional dan akuntabel,” ujar Sugeng dalam keterangannya usai pertemuan.
Lebih lanjut, Sugeng menjelaskan bahwa dinamika pengelolaan kelistrikan—mulai dari pemeliharaan jaringan distribusi hingga pembangunan infrastruktur kelistrikan di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis tersendiri—memerlukan kehati-hatian dan kepastian hukum yang kuat. Dengan mitigasi risiko yang matang sejak dini, potensi kendala hukum maupun hambatan administratif di lapangan dapat diminimalkan secara efektif.
Ia menambahkan, PLN berkomitmen penuh menjalankan seluruh proses bisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini menjadi landasan utama bagi insan PLN dalam membangun hubungan yang harmonis dan konstruktif dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), demi mendukung terwujudnya layanan kelistrikan yang andal, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau.
Melalui penguatan sinergi kelembagaan ini, PLN UID Riau dan Kepri berharap jalinan komunikasi, koordinasi, serta pendampingan hukum bersama Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dapat terus berlangsung secara intensif dan berkesinambungan. Kolaborasi yang solid ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem kerja yang bersih dan berintegritas, sehingga PLN dapat terus memberikan kontribusi terbaik bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Bumi Segantang Lada.
Penulis : YLW
Editor : INR
