Batam, faktacepat.id – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Riau dan Kepulauan Riau bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi memperkuat sinergi strategis. Langkah ini diambil guna mempercepat realisasi Program Listrik Perdesaan (Lisdes) di seluruh penjuru Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), khususnya kawasan pesisir dan pulau-pulau terluar.
Komitmen bersama tersebut ditandai melalui digelarnya Forum Sinkronisasi Usulan Lokasi Program Listrik Perdesaan, Fasilitasi Penyiapan Lahan, serta Penyelesaian Perizinan yang berlangsung di Kantor PLN Batam, Selasa (29/9/2026). Forum ini dirancang khusus untuk memangkas hambatan administratif dan teknis dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di daerah kepulauan.
Solusi atas Tantangan Geografis Wilayah Kepulauan
General Manager PLN UID Riau dan Kepulauan Riau, Didik Wicaksono, menegaskan bahwa kondisi geografis Kepulauan Riau yang terdiri dari ribuan pulau menghadirkan tantangan tersendiri dibandingkan wilayah daratan. Jalur distribusi yang melintasi lautan, kawasan hutan, serta batas-batas tata ruang daerah memerlukan koordinasi tingkat tinggi sejak fase perencanaan awal.
”Karakteristik Kepulauan Riau menghadirkan tantangan tersendiri dalam pembangunan kelistrikan. Karena itu, sinkronisasi antara PLN, pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga menjadi penting untuk memastikan setiap usulan siap ditindaklanjuti, baik dari sisi lokasi, lahan, maupun perizinan,” tegas Didik dalam pembukaan forum tersebut.
Didik menambahkan, tanpa kepastian izin dan penyelesaian sengketa lahan di tingkat lokal, proyek pembangunan jaringan listrik berisiko mengalami penundaan. Forum koordinasi ini dihadirkan agar setiap hambatan di lapangan dapat diurai secara bersama-sama oleh instansi pembina dan pemerintah daerah terkait.
Targets Roadmap Lisdes 2025–2029 dan Capaian 2026
Berdasarkan Roadmap Listrik Perdesaan 2025–2029, PLN telah memetakan sebanyak 103 lokasi sasaran di wilayah Kepulauan Riau. Program akselerasi ini diproyeksikan bakal menjangkau dan menerangi sekitar 5.400 potensi pelanggan baru yang mayoritas berada di pulau-pulau berpenghuni.
Hingga Triwulan II tahun 2026, progres positif terus tercatat. Sebanyak 5 lokasi telah resmi menikmati akses listrik secara penuh (menyala) berkat dukungan pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Tambahan (ABT). Sementara itu, belasan lokasi lainnya kini berada dalam fase konstruksi jaringan, finalisasi perizinan lintasan, hingga proses hibah lahan dari masyarakat setempat.
”Melalui forum ini, kami ingin memastikan setiap usulan tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi memiliki kejelasan tindak lanjut sehingga pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan manfaat listrik dapat segera dirasakan masyarakat,” tambah Didik.
Sinergi Pusat dan Daerah untuk Keadilan Energi
Dukungan penuh dari pemerintah pusat disampaikan oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ahmad Amiruddin. Ia menekankan bahwa pemerataan akses listrik (energy equity) merupakan amanat nasional yang membutuhkan gotong royong lintas instansi.
”Program Listrik Perdesaan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan PLN. Sinkronisasi ini penting agar kebutuhan terkait lahan, tata ruang, kawasan hutan, dan perizinan dapat diselesaikan sejak awal sehingga pelaksanaan program berjalan lebih efektif,” ungkap Ahmad.
Di sisi pemerintah daerah, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau, Drs. M. Darwin, M.T., menyambut hangat langkah proaktif PLN. Pihaknya berkomitmen memfasilitasi kebutuhan koordinasi antar-dinas di kabupaten/kota se-Kepri demi kelancaran pembangunan jaringan Listrik Perdesaan.
”Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendukung penuh percepatan Program Listrik Perdesaan. Sinkronisasi usulan dan kesiapan lahan menjadi langkah penting agar program dapat direalisasikan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” terang Darwin.
Peran Kunci PLN Batam dan Dampak Ekonomi Pesisir
Sebagai entitas penyedia listrik utama di Pulau Batam dan sekitarnya, PT PLN Batam turut menyatakan kesiapannya dalam menyokong kebutuhan teknis dan logistik kelistrikan di wilayah operasional terkait.
Direktur Bisnis dan Pengembangan Usaha PT PLN Batam, Raditya Surya Danu, menyampaikan bahwa kolaborasi ini menjadi sinergi kuat antara grup perusahaan PLN dan pemerintah untuk memastikan tidak ada wilayah yang tertinggal dari jangkauan energi.
”Kami siap mendukung sinergi PLN dan pemerintah daerah agar kebutuhan pendukung pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik, sehingga manfaat listrik dapat lebih cepat dirasakan masyarakat,” jelas Raditya.
Hadirnya aliran listrik secara andal di wilayah perdesaan dan pulau-pulau kecil Kepri diharapkan tidak hanya menerangi permukiman warga pada malam hari, tetapi juga menjadi pemicu roda perekonomian lokal. Sektor perikanan, pendinginan hasil tangkap laut, industri pengolahan lokal, hingga fasilitas pendidikan dan kesehatan warga pesisir dipastikan bakal melompat kinerjanya seiring hadirnya listrik 24 jam.
Penulis : THD
Editor : INR
