Pelalawan, Faktacepat.id -Maraknya skandal moral yang menyeret oknum wakil rakyat kembali memicu gelombang kecaman publik. Kali ini, sorotan tajam datang dari masyarakat dan Pimpinan Redaksi media BentengMelayu, Tosmen, yang menilai perilaku oknum anggota DPRD Kabupaten Pelalawan yang viral di media sosial telah mencoreng marwah lembaga legislatif dan mengkhianati kepercayaan rakyat.
Menurut Tosmen, tindakan yang dipertontonkan oknum dewan tersebut bukan hanya persoalan pribadi, tetapi sudah menyangkut etika pejabat publik yang seharusnya menjadi panutan masyarakat.
“Wakil rakyat itu digaji oleh uang rakyat, dipilih untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan mempertontonkan skandal yang memalukan. Ini bentuk pengkhianatan terhadap amanat konstituen dan sumpah jabatan,” tegas Tosmen, Senin (18/5/2026).
Ia menilai rangkaian kasus moral yang terus berulang di kalangan elite politik menunjukkan adanya krisis integritas dan dekadensi moral yang semakin mengkhawatirkan. Gaya hidup hedonis, dugaan perselingkuhan, hingga penyalahgunaan jabatan demi kepentingan pribadi dianggap menjadi bukti rusaknya nilai-nilai moral di tubuh pejabat publik.
“Kalau pejabat publik sudah kehilangan rasa malu dan moralitas, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif akan runtuh. Ini sangat berbahaya bagi demokrasi,” ujarnya.
“Masyarakat jangan hanya disuguhi klarifikasi dan drama politik. Harus ada tindakan nyata. Jika terbukti melanggar norma dan merusak citra lembaga, partai politik wajib mengambil langkah tegas, termasuk recall atau pemecatan,” katanya.
Lebih lanjut, ia mendesak partai politik agar lebih selektif dalam mengusung kader serta tidak menutup mata terhadap perilaku kader yang mencoreng nama partai dan lembaga negara.
“Masyarakat saat ini sudah cerdas. Mereka menilai bukan hanya dari janji politik, tetapi juga dari moral dan integritas pemimpinnya. Jangan sampai DPRD menjadi simbol kemewahan dan skandal, sementara rakyat masih berjuang dengan persoalan ekonomi dan kebutuhan dasar,” tambahnya.
Kecaman serupa juga datang dari berbagai kalangan masyarakat yang meminta aparat penegak hukum turun tangan apabila dalam kasus tersebut ditemukan unsur penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, atau tindak pidana lainnya.
Publik pun didorong untuk terus melakukan kontrol sosial serta aktif melaporkan setiap dugaan penyimpangan demi menjaga kehormatan dan marwah lembaga legislatif di Kabupaten Pelalawan.
Penulis: TSN
Editor: INR
