Upaya meningkatkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi fokus utama dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Riau, Kamis (2/4/2026).
Kegiatan yang digelar di Ballroom Menara Dang Merdu BRK Syariah tersebut menjadi forum strategis yang mempertemukan unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pengelola BUMD dalam rangka evaluasi dan pengawasan kinerja.
Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Bank Riau Kepri Syariah, Helwin Yunus, dalam sambutannya menegaskan komitmen pihaknya sebagai bank pembangunan daerah untuk terus berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap PAD.
“Sebagai bank daerah yang kini telah bertransformasi menjadi bank syariah, kami terus memperkuat peran melalui pembiayaan UMKM, menjaga likuiditas, serta memberikan kontribusi dividen kepada pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, kinerja BRK Syariah dalam dua tahun terakhir menunjukkan tren yang positif. Total aset tercatat meningkat dari Rp30,8 triliun pada 2024 menjadi Rp31,1 triliun di tahun 2025.
Menurutnya, peningkatan tersebut mencerminkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat serta kuatnya fungsi intermediasi perbankan di daerah. Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah daerah, termasuk kebijakan yang mendorong perusahaan di Riau untuk membuka rekening di BRK Syariah.
“Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk mendapatkan arahan serta penguatan kebijakan dalam meningkatkan tata kelola dan daya saing BUMD, khususnya sektor perbankan daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, yang mewakili Plt Gubernur Riau, menekankan pentingnya optimalisasi peran BUMD dalam menghadapi tantangan fiskal daerah.
Ia menyebutkan, seluruh kabupaten dan kota di Riau telah memiliki BUMD, meskipun kondisi dan kinerjanya masih beragam.
“Ada yang sudah memberikan kontribusi besar, namun ada juga yang masih menghadapi berbagai kendala. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk kita perbaiki,” ujarnya.
Syahrial juga menyoroti besarnya potensi sektor perkebunan kelapa sawit di Riau yang dapat dimaksimalkan melalui peran BUMD, termasuk melalui skema kerja sama yang memberikan nilai tambah bagi daerah.
Ia menambahkan, keberadaan BRK Syariah sebagai bank daerah berbasis syariah merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Dari sisi legislatif, Komisi II DPR RI melalui Taufan Pawe menegaskan komitmennya dalam memperkuat fungsi pengawasan terhadap BUMD di seluruh Indonesia. Ia menilai, optimalisasi BUMD sangat penting untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
“Ketergantungan terhadap APBN masih cukup tinggi, bahkan bisa mencapai sekitar 80 persen. Namun hal itu tidak boleh menjadi alasan untuk tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan, saat ini baru sekitar separuh BUMD yang dinilai dalam kondisi sehat, sementara sisanya masih menghadapi berbagai persoalan, baik dari sisi tata kelola maupun kontribusi terhadap PAD.
Melalui kunjungan kerja ini, pihaknya ingin melihat langsung kondisi di lapangan serta mengevaluasi kinerja BUMD secara menyeluruh.
“Kami ingin memastikan bahwa BUMD benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah,” pungkasnya.
Komisi II DPR RI juga mendorong pemerintah daerah di Provinsi Riau untuk lebih maksimal dalam mengelola potensi sumber daya alam yang dimiliki. Upaya tersebut diharapkan didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penerapan prinsip transparansi, serta sistem pengukuran kinerja yang jelas, termasuk dalam kontribusi dividen bagi daerah.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau, para kepala daerah se-Riau, jajaran direksi dan komisaris BRK Syariah, serta pimpinan BUMD lainnya.
Melalui pertemuan ini, diharapkan terjalin sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, forum ini juga menjadi momentum untuk mendorong BUMD, khususnya sektor perbankan daerah, agar semakin berperan sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing.
Penulis :KMD
Editor : INR
