PELALAWAN, Faktacepat.id – Kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Riau dipimpin oleh Dr. H. M. Taufan Pawe, S.H., M.H dan dihadiri berbagai unsur penting, mulai dari perwakilan Pemerintah Provinsi Riau hingga jajaran lembaga keuangan dan direksi badan usaha daerah.
Plt. Gubernur Riau yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Dr. H. Syahrial Abdi, AP., M.Si, turut hadir bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Plt Direktur Utama Bank Riau Kepri, Direktur BUMD, BLUD dan BMD Drs. H. Yudia Ramli, M.Si, para kepala daerah se-Riau, serta jajaran direksi BUMD dan undangan lainnya.
Kegiatan ini digelar di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri, Pekanbaru, Kamis (2/4/2026), dengan agenda utama pengawasan terhadap peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan bank daerah sebagai salah satu sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam sambutannya, Sekda Provinsi Riau Syahrial Abdi menegaskan bahwa BUMD diharapkan mampu menjadi penggerak utama dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. Ia menyebutkan bahwa hampir seluruh kabupaten dan kota di Riau telah memiliki BUMD, meskipun performanya masih beragam.
Ia juga berharap adanya dukungan regulasi, termasuk melalui Undang-Undang BUMD, agar pengelolaan perusahaan daerah ke depan menjadi lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
“Dengan regulasi yang semakin kuat, kita berharap BUMD bisa memberikan kontribusi yang lebih maksimal bagi daerah,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk lebih jeli melihat peluang strategis, khususnya dalam pengelolaan sektor perkebunan kelapa sawit, yang menjadi salah satu potensi unggulan di Riau.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Pelalawan H. Zukri, S.M., M.M turut menyampaikan pandangannya terkait pentingnya penguatan peran BUMD. Ia menilai, keberadaan BUMD harus mampu menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah, bukan sekadar pelengkap.
Menurutnya, potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Pelalawan, terutama di sektor kelapa sawit, perlu dikelola secara optimal melalui BUMD agar memberikan nilai tambah langsung bagi daerah.
“BUMD harus diberi peran lebih besar dalam mengelola sektor strategis. Dengan begitu, manfaat ekonomi tidak hanya dirasakan pihak luar, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat dan peningkatan PAD,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bupati Zukri juga mendorong adanya kebijakan yang membuka peluang bagi BUMD untuk bermitra dengan koperasi dan masyarakat. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan.
Ia berharap dukungan dari pemerintah pusat dan DPR RI, khususnya dalam hal regulasi, agar BUMD memiliki ruang gerak yang lebih fleksibel untuk berkembang secara profesional dan adaptif.
Dengan demikian, BUMD diharapkan mampu menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi daerah.
