RIAU, Faktacepat.id – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau untuk tahun 2026 diperkirakan akan mengalami penurunan signifikan, mencapai kurang lebih 1,2 triliun rupiah di bawah target awal. Dengan kemungkinan anggaran yang tidak akan menyentuh angka 8 triliun, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan besar dalam mengelola pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.
Keputusan tersebut mengemuka setelah pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Selasa, 23 September 2025, berdasarkan, rincian TKD 2026 Berdasarkan SE Kemenkeu No.S-62/PK/2025 Tanggal 23 September 2025 tentang Penyampaian Rancangan Alokasi TKD TA.2026 Menyikapi kondisi ini, H. Abdullah, M.Pd, anggota DPRD Riau dari Komisi III, menegaskan kesiapan DPRD untuk bersinergi dengan pemerintah provinsi dalam mencari solusi strategis yang terbaik.
Abdullah mengatakan, menurut data terkini APBD Riau yang pada tahun sebelumnya mencapai lebih dari 9 triliun rupiah, diproyeksikan pada tahun 2026 akan mengalami kontraksi hingga di bawah 8 triliun, tepatnya berkurang sekitar 1,2 triliun rupiah, jika PAD tak mampu ditingkatkan. Penurunan dana ini menimbulkan kekhawatiran mendalam di kalangan pemerintahan propinsi serta masyarakat yang bergantung pada anggaran tersebut untuk mendukung berbagai program pembangunan esensial.
Lanjut, H. Abdullah, M.Pd, anggota DPRD Provinsi Riau dari Komisi III yang membidangi keuangan dan pembangunan, memberikan pandangannya secara komprehensif mengenai situasi ini. “Jika kita bandingkan APBD Riau tahun 2025 dengan proyeksi 2026, memang terjadi pengurangan dana yang cukup signifikan di TKD. Hal ini memaksa kita untuk meninjau ulang sejumlah program yang telah direncanakan,” ungkapnya dengan nada penuh perhatian dan keseriusan.
Lebih lanjut, ia menambahkan, “Namun demikian, DPRD Riau tidak akan berdiam diri. Kami berkomitmen untuk bersinergi dengan pemerintah provinsi dalam mencari solusi yang inovatif demi mempertahankan kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik. Kreativitas dan inovasi dalam peningkatan PAD dan pengelolaan anggaran menjadi kunci utama pada masa mendatang.” ungkapnya
Momentum ini menjadi panggilan untuk meningkatkan transparansi serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga kebijakan anggaran yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat Riau secara nyata dan inklusif.
“TKD Riau tahun 2026 yang berkurang berdampak pada penurunan APBD yang diperkirakan berkurang hingga di bawah 8 triliun menjadi tantangan nyata sekaligus peluang bagi seluruh pihak untuk berinovasi dalam tata kelola keuangan daerah. Dengan dukungan kuat dari DPRD, pemerintah provinsi, serta keterlibatan aktif masyarakat, Riau diharapkan mampu melewati periode ini dengan strategi yang lebih matang dan menghasilkan manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh warga,” tutup Abdullah dengan penuh optimisme.
Editor : INR
