Kuantan singingi, faktacepat.id – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menggelar konferensi pers di Kuantan Singingi pada 20 November 2026 terkait penegakan hukum atas pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan di Provinsi Riau. Salah satu langkah tegas yang disorot ialah pencabutan izin usaha pemanfaatan hutan PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) di Kabupaten Pelalawan seluas ± 338.536 hektare berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 (tertanggal 19 November 2026).
Kebijakan penghentian operasional ini memicu perhatian terhadap potensi dampak ketenagakerjaan, termasuk kemungkinan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran, serta dampak ekonomi bagi daerah setempat.

Pencabutan Izin RAPP dan Penghentian Kegiatan Areal
Pencabutan izin PT RAPP (bagian dari grup Royal Golden Eagle di Kabupaten Pelalawan) didasarkan pada sejumlah temuan pelanggaran. Temuan tersebut meliputi kebakaran lahan berulang, kebun sawit seluas ± 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin seluas ± 541,46 hektare, kerusakan kawasan lindung seluas ± 211,54 hektare, serta permasalahan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak pada habitat Gajah Sumatera.
Melalui keputusan tersebut, seluruh kegiatan di areal izin yang dicabut dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara. Meski demikian, Satgas PKH menegaskan bahwa kewajiban pemulihan lingkungan, tanggung jawab hukum perusahaan, serta kewajiban kepada sumber daya manusia (SDM) tetap berlaku dan wajib dilaksanakan oleh perusahaan.
Bayang-Bayang PHK Besar-Besaran dan Dampak Ekonomi Daerah
Dihentikannya operasional pada lahan seluas ratusan ribu hektare memunculkan kekhawatiran terkait nasib karyawan serta dampak ekonomi terhadap kabupaten setempat, termasuk rantai pasok dan sektor hilir seperti ekspor pulp dan kertas. Dalam sesi tanya jawab konferensi pers, awak media menyoroti apakah operasional akan dihentikan seketika serta bagaimana potensi dampak terhadap karyawan dan ekonomi daerah.
Menanggapi hal tersebut, Satgas PKH menyatakan bahwa aspek operasional, ketenagakerjaan, dan dampak ekonomi akan ditindaklanjuti melalui kegiatan penertiban dan penyelesaian lebih lanjut. Satgas menekankan bahwa kegiatan di areal yang izinnya dicabut dihentikan, sementara perusahaan tetap memiliki tanggung jawab pemulihan lingkungan, kewajiban kepada SDM, serta audit atas seluruh konsekuensi hukum yang harus dijalankan.
Penelusuran Korporasi dan Pengawasan Lintas Lembaga
Selain menindaklanjuti pencabutan izin PT RAPP, Satgas PKH juga menelusuri struktur dan lapisan korporasi yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan penguasaan kawasan hutan secara ilegal, termasuk entitas seperti PT RKPP yang merupakan bagian dari grup Royal Golden Eagle. Satgas PKH juga merekomendasikan pembatalan dan penolakan permohonan pelepasan kawasan hutan seluas ± 42 hektare untuk PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi serta penguasaan kembali areal oleh negara akibat indikasi pembelian dan pengolahan hasil sawit dari kawasan hutan tanpa izin.
Satgas PKH memastikan pelaksanaan keputusan dan rekomendasi penertiban akan dimonitor bersama 16 kementerian dan lembaga pemangku kepentingan. Langkah ini diklaim sebagai bentuk konsistensi negara dalam menata kelola kawasan hutan, menjaga kedaulatan negara, serta mendorong kesejahteraan masyarakat.
Sumber: Akun YouTube Satgas PKH Official (Konferensi Pers Penertiban Kawasan Hutan di Kuantan Singingi, 20 November 2026).
Penulis : YKZ
Editor : INR
























