PADANG, Faktacepat.id – Aliansi Garis Koreksi (AGK) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V, Senin (19/10/2026).
Aksi yang diikuti puluhan massa itu berlangsung pukul 15.30 hingga 16.30 WIB.
Koordinator lapangan, Taufik Hidayat, menyampaikan tuntutan terkait transparansi proyek penanganan banjir di kawasan Batang Kuranji serta evaluasi dugaan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada alat berat proyek.
Aksi ini merupakan bentuk kontrol sosial AGK terhadap proyek yang menyangkut kepentingan masyarakat, khususnya upaya penanganan banjir di Kota Padang dan Sumatera Barat.
AGK meminta BWS Sumatera V memberikan penjelasan terbuka mengenai pelaksanaan proyek di Batang Kuranji.
Keterbukaan dinilai penting agar masyarakat mengetahui perkembangan pekerjaan, penggunaan anggaran, dan manfaat proyek bagi pengendalian banjir.
AGK juga menyoroti dugaan penggunaan BBM bersubsidi oleh alat berat proyek dan meminta hal itu diklarifikasi serta diperiksa pihak berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
Selama aksi, pihak BWS Sumatera V keluar menemui massa dan menjawab pertanyaan yang disampaikan AGK.
Pertemuan itu menjadi kesempatan bagi massa menyampaikan aspirasi secara langsung dan meminta penjelasan atas persoalan yang disorot.
Usai mendengar jawaban tersebut, AGK memberi tenggat 3 × 24 jam kepada pihak terkait untuk menindaklanjuti tuntutan, terutama soal transparansi proyek, kejelasan pelaksanaan pekerjaan, dan klarifikasi dugaan penggunaan BBM bersubsidi.
AGK menegaskan bahwa penanganan banjir membutuhkan keseriusan semua pihak.
Proyek yang memakai anggaran negara, menurut AGK, harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan diawasi dengan memadai.
Empat Tuntutan Utama
Pertama, mendesak BWS Sumatera V menjelaskan dan membuka informasi pelaksanaan serta perkembangan proyek di Batang Kuranji.
Kedua, meminta evaluasi pelaksanaan proyek penanganan banjir di Kota Padang dan Sumatera Barat.
Ketiga, meminta klarifikasi dan pemeriksaan atas dugaan penggunaan BBM bersubsidi oleh alat berat proyek.
Keempat, mendesak tindak lanjut yang jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam waktu 3 × 24 jam.
AGK menilai keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban proyek kepada publik, dan setiap dugaan pelanggaran perlu ditindaklanjuti lewat pemeriksaan berdasarkan bukti serta ketentuan hukum.
AGK akan mempertimbangkan aksi jilid II dengan massa lebih besar jika dalam tenggat 3 × 24 jam tidak ada tindak lanjut yang jelas.
Rencana ini disebut sebagai kelanjutan upaya mengawal transparansi proyek dan dugaan penggunaan BBM bersubsidi pada alat berat proyek.
Aksi berakhir pukul 16.30 WIB. AGK berharap BWS Sumatera V memberikan penjelasan dan tindak lanjut konkret atas aspirasi yang disampaikan.
Hingga berita ini disusun, tanggapan lanjutan BWS Sumatera V maupun hasil pemeriksaan dugaan penggunaan BBM bersubsidi belum tercantum dalam kronologi aksi yang diterima.
Editor : LN
